(ISUPUBLIK.ID –Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya mulai kehilangan kepercayaan terhadap keberlangsungan proyek pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma). Proyek tersebut dinilai mangkrak meski telah menelan dana hingga belasan miliaran rupiah.
Pantauan media ini menunjukkan bahwa pembangunan PKS yang berlokasi di Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah belum mencapai dari target, meskipun pengerjaannya telah dimulai sejak pertengahan tahun 2023. Dana pembangunan bersumber dari penyertaan modal 172 gampong di Aceh Jaya.
Sejumlah Kepala desa dan mantan kepala desa pun sebagai pemilik modal juga turut bertanya-tanya, sejauh mana progres PKS berjalan, dan berapa anggaran sudah dikucurkan dalam pembangunan pabrik kelapa sawit itu.
“Kami tidak tahu sudah sejauh mana progresnya, karena tidak pernah ada laporan keuangan atau pertemuan antar gampong,” ujar salah satu mantan Kepala Desa di Aceh Jaya, Sabtu (5/7/2025).
Menurut ia, salah satu sorotan terbesar adalah tidak pernah diselenggarakannya Musyawarah Antar Gampong (MAG), forum yang semestinya digelar minimal satu kali dalam setahun sesuai ketentuan Kementerian Desa. MAG menjadi wadah pertanggungjawaban Bumdesma kepada desa pemodal.
Hingga kini, pihak pengelola tidak mampu menunjukkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan meskipun telah beberapa kali dipanggil DPRK Aceh Jaya.
Sementara warga lainnya, Nurdiansyah Warga Teunom menyampaikan, permasalahan proyek semakin pelik setelah tiga direktur Bumdesma secara berturut-turut mengundurkan diri. Direktur pertama bahkan menyebut dirinya tak sanggup melanjutkan tugas karena pengelolaan dana dan proses pengadaan dinilai tidak sesuai aturan.
Situasi ini memicu DPRK Aceh Jaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki berbagai indikasi penyimpangan dan keterlambatan proyek.
Warga dan tokoh masyarakat mendesak agar seluruh proses pembangunan dan manajemen PKS Bumdesma dievaluasi total. Mereka berharap proyek ini tidak menjadi bukti gagalnya pengelolaan dana desa secara kolektif.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi ingin ada kejelasan. Jangan sampai uang miliaran ini berakhir sia-sia,” kata Nurdiansyah, warga Teunom.
Dengan kondisi pembangunan yang stagnan, manajemen yang tidak transparan, dan kepercayaan masyarakat yang terus merosot, masa depan PKS Bumdesma Aceh Jaya berada di ujung tanduk. Pemerintah daerah dan DPRK kini ditantang untuk menunjukkan komitmen pengawasan dan perlindungan terhadap aset desa.
Sedangkan, terkait Musyawarah Antar Gampong (MAG) Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Aceh Jaya dipastikan akan segera dilaksanakan. Agenda penting ini ditargetkan berlangsung sebelum akhir Juli 2025, sebagaimana hasil kesepakatan antara pengurus dan dewan penasehat Bumdesma Aceh Jaya.
Plt Direktur Bumdesma Aceh Jaya, Ricky Saputra, mengonfirmasi bahwa penundaan MAG sebelumnya terjadi karena adanya agenda mendadak yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait dan ikut hadir para kepala desa terkait program Koperasi Merah Putih.
“Sehubungan dengan undangan Sekretaris Daerah Aceh nomor 500.3/5826 tertanggal 19 Mei 2025, Bupati Aceh Jaya menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong serta unsur terkait termasuk Kepala Deasa untuk menghadiri pertemuan bersama Wakil Menteri Koperasi RI pada Kamis, 22 Mei 2025. Karena itu, pelaksanaan MAG sempat ditunda,” jelas Ricky kepada media, Selasa (1/7/2025).
Meski sempat tertunda, Ricky memastikan bahwa pelaksanaan MAG akan tetap berjalan sesuai rencana, dan para peserta yang terlibat pun tidak mengalami perubahan.
“Insyaallah, jangan khawatir. MAG akan tetap dilaksanakan agar para kepala desa selaku pemegang saham dapat mengetahui kondisi dan perkembangan terkini Bumdesma Aceh Jaya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, adapun peserta MAG terdiri dari perwakilan desa yang telah menyetorkan dana sebagai modal penyertaan dalam Bumdesma Aceh Jaya. Forum ini menjadi wadah penting bagi desa-desa untuk mengevaluasi kinerja lembaga dan mengambil keputusan strategis ke depan.
Ricky menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bumdesma, serta terus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, khususnya para kepala desa.
” kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bumdesma, serta terus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, khususnya para kepala desa,”terang Ricky.()
Komentar