ISUPUBLIK. ID– Kinerja Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), kembali disorotan. Dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah domestik, yang salah satu agendanya adalah melakukan studi banding ke Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Namun pemilihan lokasi studi banding ini dipandang tidak relevan dan kurang tepat oleh berbagai kalangan.
Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman, Bung Hendra, menyatakan. Pihaknya secara tegas mempertanyakan urgensi dan manfaat studi banding ke Provinsi Bali di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit.
“Menggunakan alasan kesamaan geografis antara Polman dan Bali sebagai dasar pemilihan lokasi adalah tidak logis. Bali lebih dikenal sebagai destinasi wisata, bukan contoh ideal dalam pengelolaan limbah untuk daerah seperti Polman,” Ujarnya.
Disebutkan Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC GMNI Polman. Pengelolaan limbah domestik harus didasarkan pada kesesuaian infrastruktur, regulasi, dan kondisi sosial-ekonomi daerah. Apalagi masih banyak kota di Indonesia, seperti Surabaya, Banda Aceh, Bandung, Bekasi dan Banyumas, yang telah berhasil menerapkan inovasi pengelolaan limbah dengan teknologi dan konsep Zero Waste City, yang lebih layak dijadikan rujukan.
“Kami juga menilai perjalanan studi banding selama lima hari empat malam ke Bali berpotensi menjadi ajang pemborosan anggaran, lebih menyerupai perjalanan wisata daripada kerja serius,” Tuturnya.
Ditegaskan Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC GMNI Polman. DPRD Kabupaten Polman, seharusnya pada penyelesaian masalah mendesak seperti ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Polman. Pengoptimalan Perda Nomor 4 Tahun 2018 dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengadaan insinerator merupakan langkah yang jauh lebih prioritas dan efektif.
“Saran ini juga didukung oleh Ka Maemunis Amin melalui media sosialnya, yang menekankan pentingnya memprioritaskan penyelesaian TPA dan pengelolaan sampah secara serius, bukan menghamburkan anggaran untuk perjalanan yang kurang relevan,” Tandasnya.
Diungkapkan Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC GMNI Polman. Sangat mengaharapkan DPRD Kabupaten Polman dapat segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerjanya demi kepentingan rakyat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Kondisi defisit anggaran daerah menuntut DPRD Kabupaten Polmam, untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab, terutama dalam memastikan setiap penggunaan anggaran tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Defisit anggaran daerah menuntut DPRD Kabupaten Polmam, untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab, terutama dalam memastikan setiap penggunaan anggaran tepat sasaran,” Harap.
Ditambahakan Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC GMNI Polman. Munculnya isu pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 2 Miliar untuk pimpinan DPRD Kabupaten Polman, di tengah defisit anggaran menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 2 Miliar untuk pimpinan DPRD Kabupaten Polman, di tengah defisit anggaran menimbulkan pertanyaan serius,” Lugasnya.()
Komentar