Oleh: Redaksi: ISUPUBLIK.ID
Beberapa tahun lebih sudah beradanya PT Barajaya (Perseroda) di Kabupaten Aceh Jaya. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini lahir dari semangat memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi hingga kini, keberadaan perusahaan tersebut justru lebih sering jadi bahan pertanyaan daripada kebanggaan.
Tak ada laporan resmi yang menunjukkan kontribusi PT Barajaya terhadap PAD. Tak satu pun laporan menyebutkan dividen yang disetor ke kas daerah. Publik bahkan tak tahu unit usaha apa yang sedang dijalankan, seberapa besar nilai investasi yang digunakan, hingga sejauh mana keberhasilan operasional yang diraih.
Padahal, dari sisi makro, PAD Aceh Jaya pada tahun 2023 berhasil terealisasi sebesar Rp70,02 miliar dari target Rp70,46 miliar—atau setara 99,4 persen. Namun capaian itu nyaris tidak menyisakan ruang apresiasi bagi PT Barajaya, karena kontribusinya dianggap tidak tampak.
Yang terlihat justru ironi. PT Barajaya pernah menjanjikan pengembangan sektor pertanian—khususnya nilam dan Beras Daerah/lokal . Tapi di tengah kelangkaan beras SPHP yang melanda Aceh Jaya dalam dua bulan terakhir, BUMD ini tidak hadir sebagai solusi. Di mana peran logistiknya? Di mana distribusinya? Bahkan sebagai penghubung pasar bagi petani lokal pun tak tampak bayangannya.
Bahkan , pada awal Januari 2024, Penjabat Bupati Aceh Jaya, Dr. A. Murtala, M.Si., sempat menerima audiensi dari manajemen PT Barajaya. Saat itu, perusahaan memaparkan rencana pengembangan sektor pertanian, terutama komoditas nilam dan padi. Pemerintah bahkan menyatakan dukungan terhadap upaya membangkitkan potensi lokal.
Namun hingga pertengahan 2025, masyarakat belum melihat wujud dari rencana tersebut. Tidak ada aktivitas nyata di lapangan yang menunjukkan keterlibatan PT Barajaya dalam mendukung petani. Sebaliknya, dua bulan terakhir, warga Aceh Jaya justru mengalami kelangkaan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)—situasi yang seharusnya dapat diintervensi oleh lembaga seperti PT Barajaya jika memiliki sistem distribusi dan dukungan logistik yang memadai.
Tidak heran jika suara publik mulai meninggi.
Saat itu, (19/4/2023) Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya, Irwanto NP, dengan tegas meminta agar Pj Bupati mengevaluasi total kinerja direksi PT Barajaya. Jika perlu, lakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk merombak struktur manajemen perusahaan. Menurutnya, gaji yang besar tidak sebanding dengan hasil yang nihil.
Hal senada disampaikan Koordinator YARA Aceh Jaya, Sahputra(10/3/2025) . Ia menilai PT Barajaya telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tanpa menghasilkan kontribusi bagi daerah. Ia bahkan menyarankan agar Inspektorat turun tangan mengevaluasi penggunaan anggaran dan memeriksa apakah terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.
“Kalau tidak memberi kontribusi, untuk apa dipertahankan? Bubarkan saja,” tegas Sahputra.
Lalu, bagaimana tanggapan dari manajemen PT Barajaya?
Direktur PT Barajaya, M. Ryza Zeahsa (10/3/2025), menyebut bahwa semua masih dalam tahap on progress sesuai dengan business plan. Ia menyatakan bahwa perusahaan belum bisa memberikan dividen karena kegiatan inti seperti bisnis *stockpile* belum tuntas. Ia juga menyebut setiap tahun dilakukan audit oleh internal, KAP, BPK, hingga BPKP.
Tapi pertanyaannya sederhana: sampai kapan proses ini akan menjadi alasan?
Rakyat tidak meminta keajaiban. Yang diminta hanya satu: tanggung jawab.Karena PT Barajaya bukanlah tempat latihan bisnis. Ia dibiayai oleh uang rakyat. Dan bila tidak bisa berkontribusi pada PAD, maka harus siap dievaluasi, direstrukturisasi, atau bahkan dibubarkan.
Kita tidak boleh membiarkan BUMD berdiri tanpa hasil. Tujuan pendiriannya adalah untuk memperkuat ekonomi daerah, bukan sekadar menghabiskan APBK untuk operasional dan gaji pengurus.
Jika yang salah adalah orang-orangnya, maka ganti manajemennya. Jika yang bermasalah adalah bisnis modelnya, maka ubah strategi dan fokusnya. Tapi jika tak ada yang bisa diperbaiki, maka jangan ragu untuk membubarkannya.
Karena hari ini, rakyat Aceh Jaya sudah terlalu kenyang dengan janji. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata: kontribusi riil bagi PAD, kehadiran di tengah masalah pangan, dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil.
Dan untuk semua itu, wajar jika publik bertanya:
Kemana sebenarnya PT Barajaya dalam penambahan PAD Aceh Jaya?
Komentar