Jalan Rusak, Birokrasi Tuli, Sekdes yang Sibuk Pencitraan

ISUPUBLIK.ID – Bayangkan jika suatu hari Valentino Rossi dan Marc Márquez memutuskan mengunjungi Polewali Mandar, bukan untuk balapan di sirkuit Mandalika, melainkan di jalur ekstrem poros Lemo Tua–Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang. Niat mereka mulia: ingin menjajal potensi wisata ekstrem berbasis realita, alias jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun.

Namun hanya dalam hitungan meter, mereka nyaris celaka. Ban Rossi terselip di lubang sebesar galon, Márquez hampir terjun bebas ke kubangan air yang tak jelas asal muasalnya. Jalan ini bukan sekadar berlubang, tapi sudah menyerupai arena survival.

Menariknya, sisi kanan kiri jalan sudah dibeton dan dipercantik dengan trotoar. Tapi bagian tengah—tempat kendaraan berlalu lalang—masih dibiarkan rusak parah. Ini bukan kekeliruan teknis. Ini adalah simbol nyata dari pembangunan yang hanya mementingkan tampilan, bukan fungsi. Pembangunan yang lebih suka bersolek ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar.

Tak tahan dengan kondisi tersebut, Rossi dan Márquez mencoba mencari jawaban di Kantor Desa Kuajang. Namun, yang mereka temui adalah Sekretaris Desa yang sibuk membuat konten kampanye bertajuk “100 Hari Kerja Bupati Polman: Sukses Total!”. Sebuah pemandangan yang sangat tidak relevan saat warganya (atau siapa pun yang lewat) bisa terjungkal karena jalan rusak.

Pertanyaan tentang jalan dibalas dengan jargon-jargon klasik: “pembangunan berkelanjutan”, “percepatan pelayanan”, dan “optimalisasi anggaran”. Tapi tak satu pun dari jargon itu bisa menambal jalan, apalagi menenangkan warga yang tiap hari harus berjibaku dengan risiko kecelakaan.

Harapan terakhir dititipkan ke Dinas PUPR. Di sana, jawaban pun sama-sama normatif: “Sudah kami catat. Sabar, sedang dalam proses peninjauan.” Jawaban yang barangkali sudah diulang ribuan kali, tapi tak pernah benar-benar diwujudkan dalam bentuk aspal.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan rakyat harus sabar? Apakah sabar satu-satunya infrastruktur yang dibangun pemerintah secara merata?

Jalan poros Lemo Tua dan Lemo Baru bukan sekadar penghubung antar dusun. Ia menghubungkan warga ke Kantor Desa, ke Pesantren Al-Wasilah, dan menjadi akses alternatif menuju rumah kepala desa. Ini seharusnya sudah cukup menjadi alasan perbaikan prioritas. Tapi, sepertinya yang lebih diutamakan hari ini adalah konten di media sosial, bukan kondisi riil di lapangan.

Kalau pemerintah daerah menunggu sesuatu yang viral dulu sebelum bertindak, mungkinkah nanti kita menyaksikan headline seperti: “Marc Márquez Tewas di Jalan Poros Kuajang, Negara Kemana?”

Rakyat tidak butuh foto-foto pencitraan. Mereka butuh aspal yang rata, bukan aspirasi yang hanya terpampang dalam baliho. Mereka butuh pemimpin yang turun ke jalan, bukan yang hanya muncul di layar.

Jika hari ini rakyat masih diam, bukan karena mereka setuju. Bisa jadi karena mereka sedang menghindari jatuh. Tapi kelak, jika luka di jalan sudah cukup dalam, mereka tak hanya akan mengeluh—mereka akan menuntut perubahan.

“Karena tidak ada lubang yang lebih dalam dari lubang pengabaian. Dan tidak ada jalan yang lebih rusak dari jalan yang tak pernah dipedulikan”.

Opini ini di tulis :Jhon Taker (Pemuda Kuajang)

Pewarta : redaksi