ISUPUBLIK.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan agar penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran. Ia mengingatkan agar beras SPHP tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Untuk SPHP, saya tegaskan, Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan,” kata Amran dalam pernyataan resminya di Jakarta, Sabtu sebagai mana dilansir ANTARA (12/7/2025).
Amran menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyaluran SPHP yang dikelola Perum Bulog, menyusul temuan investigasi Satgas Pangan Polri dan Kementan yang mengungkap dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar, seperti mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran.
Menurut Amran, SPHP bukan sekadar tambahan pasokan beras, melainkan instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi konsumen dari praktik kecurangan.
“SPHP adalah benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” ujarnya.
Program SPHP disalurkan oleh Perum Bulog melalui pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas dalam karung 5 kilogram dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Di sisi produksi, Kementan terus memperkuat sektor hulu melalui pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Amran mengungkapkan, produksi beras nasional sepanjang Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar,” kata Amran.
Dia juga menegaskan bahwa kehadiran negara harus terasa dari sawah hingga ke meja makan rakyat. “Kelola SPHP dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum,” tambahnya.
Sementara itu, Perum Bulog menyatakan siap menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025 sesuai penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Penyaluran ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto.
Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, dengan target penyaluran sebesar 1.318.826.629 kilogram (1,3 juta ton) beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.()
Komentar