Politik
Home » Berita » KPRM UTU Meminta Presiden RI Bela Kedaulatan Aceh

KPRM UTU Meminta Presiden RI Bela Kedaulatan Aceh

ISUPUBLIK.ID — Ketua Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) Universitas Teuku Umar (UTU), Musrijal Lamkaruna, menyampaikan pandangan kritis terhadap kemungkinan sikap yang akan diambil oleh Presiden RI dalam menghadapi sengketa empat pulau yang tengah menjadi perhatian nasional.

Ia menekankan bahwa keputusan dalam isu ini harus berpihak kepada kepentingan daerah, khususnya Aceh, yang berada di wilayah perbatasan dan memiliki posisi strategis bagi kedaulatan negara.

“Aceh merupakan wilayah dengan kontribusi historis dan strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Ketika wilayah atau kedaulatan kami dipertaruhkan, tentu masyarakat Aceh tidak bisa diam. Kami mendesak Presiden RI agar bersikap tegas dan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Aceh,” ucap Musrijal. (Minggu, 15/6/2025).

Menurutnya, masyarakat Aceh telah terlalu sering ditempatkan sebagai penonton dalam isu-isu besar nasional. Dalam sengketa wilayah, keterlibatan dan kepentingan daerah harus menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat.

“Jika empat pulau yang disengketakan berada dekat atau berdampak terhadap kawasan Aceh, maka pemerintah wajib melibatkan masyarakat dan tokoh daerah. Jangan ada keputusan yang dibuat secara tertutup,” tambahnya.

Santri Barat Selatan Aceh Serukan Jihad Pertahankan Wilayah

Dimana Pernyataan Musrijal Lamkaruna dari Universitas Teuku Umar muncul di tengah diskusi hangat soal posisi Prabowo Subianto terhadap sengketa empat pulau tersebut. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sempat memberikan penjelasan bahwa pihaknya masih mempelajari seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan klaim dan status hukum empat pulau tersebut.

“Pak Prabowo sangat berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini. Beliau menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan tidak akan mengambil keputusan yang merugikan bangsa. Semua langkah akan dipertimbangkan berdasarkan kepentingan nasional,” kata Dasco dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis (13/6).

Namun demikian, menurut Musrijal, kehati-hatian tersebut tidak boleh mengaburkan sikap tegas terhadap kedaulatan wilayah, apalagi jika menyangkut Aceh yang punya sejarah panjang dalam perjuangan mempertahankan tanah air.

“Pernyataan Ketua Harian Gerindra perlu ditindaklanjuti dengan tindakan konkret. Warga Aceh ingin kepastian, bukan sekadar wacana kehati-hatian. Kami ingin Presiden RI menunjukkan keberanian dan keberpihakan terhadap wilayah seperti Aceh yang selama ini menjaga garis depan NKRI,” pungkas Musrijal.

Sengketa empat pulau hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada publik, namun spekulasi mengenai potensi konflik diplomatik dan ancaman terhadap wilayah perbatasan membuat banyak kalangan menaruh perhatian besar. Aceh, sebagai salah satu provinsi yang memiliki banyak pulau-pulau kecil strategis, menuntut perlindungan maksimal dari negara terhadap wilayahnya.()

Mobil Wakil Bupati Terlibat Laka Lalu Lintas Satu Warga Meninggal

Pewarta : Redaksi

Editor : Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Tidak Bisa Disalin