ISUPUBLIK.ID – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Aceh Jaya menyatakan penolakan tegas terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Penolakan tersebut disampaikan oleh KNPI Aceh Jaya mengingat 4 pulau itu memiliki jejak histori sendiri untuk rakyat Aceh dan bagi Kabupaten Aceh Singkil dimasa lampau.
Plh Ketua DPD KNPI Aceh Jaya, Almuzzammil, menyebut keputusan tersebut telah mencederai kedaulatan Provinsi Aceh dan sangat merugikan masyarakat Aceh.
“Keputusan ini sangat merugikan Aceh. Seharusnya sebelum penetapan dilakukan, Mendagri mengundang semua pihak untuk memaparkan data secara terbuka. Dengan begitu, tidak akan terjadi kisruh seperti sekarang dan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Almuzzammil, Minggu (15/6/2025) di Calang.
Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan gesekan antar,wilayah, padahal selama ini hubungan Aceh dan Sumatera Utara berjalan harmonis.
Dengan kegaduhan yang dibikin oleh Kemendagri hubungan Aceh dan Sumut bisa memicu konflik kedepan dengan adanya keputusan yang dibuat pemerintah saat ini.
“Seolah-olah Pemerintah Pusat sengaja membenturkan Aceh dan Sumut. Ini sangat disayangkan,” tambahnya.
Almuzzammil mendesak Mendagri agar segera mencabut keputusan tersebut untuk mencegah konflik yang lebih luas. Dan kepada Presiden Prabowo agar secepatnya mengambil sikap dan keputusan yang baik dengan terjalinnya kehormanisan antar masyarakat dan juga kedua provinsi yang berada di ujung Sumatera.
Ia juga menyerukan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu mempertahankan keempat pulau tersebut, karena menyangkut marwah dan harga diri Aceh.
“Aceh pernah mengalami pahitnya konflik bersenjata. Jangan biarkan luka lama itu terbuka kembali. KNPI Aceh Jaya siap berada di garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan Aceh,” tegasnya. ()
Komentar