ISUPUBLIK.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya kembali melontarkan kritik tajam kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Mereka menilai DPRD Polman terlalu hedonis di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
Ketua Umum KAMMI Mandar Raya, Rifai, menyebutkan bahwa kegiatan studi banding sejumlah anggota DPRD Polman ke Provinsi Bali merupakan bentuk pemborosan anggaran, terutama saat pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBD dan APBN.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit, DPRD justru melakukan studi banding ke Bali. Ini jelas pemborosan anggaran dan tidak sesuai dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah,” ujar Rifai.
Dijelaskannya, belasan anggota DPRD Polman yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) melakukan studi banding terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang limbah domestik selama lima hari empat malam di Bali. Mereka diinapkan di hotel dengan tarif Rp1,2 juta per malam dan difasilitasi tiket pesawat pulang-pergi.
“Bali bukan rujukan ideal jika berbicara soal pengelolaan sampah. Kalau untuk wisata, iya. Jangan-jangan memang tujuannya lebih ke hiburan daripada membahas persoalan lingkungan secara serius,” sindirnya.
Menurut Rifai, alasan persamaan geografis antara Bali dan Polman sebagai dasar pemilihan lokasi studi banding juga tidak masuk akal.
“Kalau karena alasan geografis, mestinya cukup ke daerah tetangga saja. Tak perlu jauh-jauh ke Bali,” katanya.
Ia menambahkan, jika ingin belajar dari daerah yang berhasil mengelola sampah, maka Kabupaten Banyumas lebih layak dijadikan rujukan. Banyumas dikenal sebagai salah satu wilayah percontohan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia bahkan Asia Tenggara.
“Namun yang paling penting adalah mempertimbangkan kondisi dan keuangan daerah. Jangan sampai kegiatan ini hanya menambah beban APBD,” tegasnya.
Selain studi banding, KAMMI Mandar Raya juga menyoroti rencana pengadaan kendaraan dinas (randis) baru untuk pimpinan DPRD Polman. Rifai menyebut, pengadaan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
“Langkah ini sangat tidak manusiawi di tengah kondisi infrastruktur seperti jalan pedesaan yang masih memprihatinkan,” ujarnya.
Rifai juga mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD yang selama ini dinilai tidak berjalan optimal, sehingga tidak mampu mencegah terjadinya defisit anggaran.
“DPRD seharusnya fokus pada pengawasan dan penganggaran untuk menyelamatkan keuangan daerah, bukan justru membuat kontroversi baru,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Polman selama ini justru kerap disorot publik karena kegiatan-kegiatan yang terkesan mewah, seperti bimbingan teknis (Bimtek) di Yogyakarta, pengadaan baju dinas mahal, rencana pembelian randis, hingga studi banding ke Bali.
KAMMI Mandar Raya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendesak aparat penegak hukum (APH) agar memeriksa secara menyeluruh penggunaan anggaran DPRD Polman.
“Oleh karena itu, kami mendesak DPRD Polman membatalkan rencana studi banding dan pengadaan kendaraan dinas tersebut,” pungkas Rifai.()
Pewarta : Adi (polman)
Komentar