ISUPUBLIK.ID– Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan berlangsung di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat dengan mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam.”
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, dalam sambutannya menekankan pentingnya ide-ide visioner dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan. Menurutnya, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi anggaran, efisiensi belanja, hingga pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Kondisi fiskal yang tidak menentu menuntut kita untuk berhemat. Misalnya, anggaran perjalanan dinas kita pangkas hingga 50 persen. Tapi ini bukan alasan untuk pesimis. Justru kita harus memperkuat kolaborasi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM,” ujar Tarmizi.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi sekadar mengulang program tahunan yang monoton, melainkan melahirkan gagasan baru yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita butuh pemikir yang visioner. Jangan program itu-itu saja setiap tahun. Mulailah dari kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Tarmizi menambahkan, arah pembangunan akan merujuk pada visi-misi presiden, gubernur, dan bupati. Fokus utama diarahkan pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dalam penanganan masalah lingkungan.
“Persoalan sampah harus jadi perhatian serius. Kita ingin perusahaan ikut turun tangan, bukan hanya jadi penonton,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari forum diskusi, rapat lintas sektor, hingga musyawarah bersama DPRK.
“Kami ingin RPJMD ini menjadi peta jalan pembangunan yang realistis, terukur, dan inklusif. Karena anggaran kita masih terbatas, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi fokus agar kita lebih mandiri,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, melalui optimalisasi sumber daya daerah dan dukungan CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh Barat.
Pemerintah Aceh Barat berharap semangat kolaborasi dan inovasi dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. ()
Komentar