Mampukah DPRK Bantu Aceh Jaya?

Catatan ISUPUBLIK.ID

Oleh: Redaksi

Aceh Jaya di tahun 2025 menghadapi berbagai persoalan besar yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari ekonomi daerah, layanan dasar, infrastruktur, konflik agraria, hingga tata kelola pemerintahan gampong. Di tengah pusaran persoalan ini, publik bertanya-tanya: di mana peran DPRK sebagai lembaga pengawas dan pengawal kebijakan publik?

Apakah DPRK akan memilih diam dan menjadi penonton, atau tampil sebagai wakil rakyat yang berani bersikap?

Bahkan Kabupaten Aceh Jaya hari ini sedang berada di tengah pusaran berbagai persoalan kompleks yang menyentuh hampir seluruh sektor: ekonomi daerah, pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, hingga lingkungan hidup. Di tengah itu semua, publik menaruh harapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai benteng terakhir aspirasi masyarakat.

Namun, pertanyaan besar pun muncul: Mampukah DPRK benar-benar hadir dan membantu Aceh Jaya keluar dari keterpurukan ini?

Berikut sejumlah deretan masalah besar yang tak kunjung Dituntaskan yang dirangkum selama ini oleh tim ISUPUBLIK.ID di Aceh Jaya:

1. PT Barajaya: Simbol Gagalnya Bisnis BUMD

Kinerja PT Barajaya Perseroda terus menjadi sorotan. Sebagai BUMD, perusahaan ini tak kunjung memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahasiswa dan publik mendesak evaluasi total, namun DPRK belum terlihat membentuk tim pengawasan khusus atau memanggil manajemen secara terbuka.

2. PORA XV dan Kesiapan yang Masih Buram

Aceh Jaya akan menjadi tuan rumah PORA XV pada 2026. Namun sejauh ini, pembangunan venue masih jalan di tempat, penganggaran belum final, dan akomodasi belum disiapkan secara memadai. DPRK harusnya aktif menagih kesiapan pemerintah daerah agar even ini tidak berubah menjadi beban citra daerah.

3. Krisis Air Bersih di Darul Hikmah

Warga Gampong Reuntang, Kecamatan Darul Hikmah, sudah dua tahun kesulitan air bersih akibat distribusi yang tak lancar dari PDAM Tirta Mon Mata. Meski ada rencana rekayasa pipa, tidak ada langkah nyata dari DPRK untuk mendesak solusi sistemik dan permanen atas masalah ini.

4. Sengketa Lahan Warga vs PT MIS

Sengketa agraria kembali mencuat dengan aksi blokade warga Reuntang terhadap PT Makmur Inti Sawita (PT MIS). DPRK hingga kini belum memperlihatkan posisi tegas atau ikut menjadi fasilitator penyelesaian konflik. Padahal konflik ini berulang, dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial berkepanjangan.

5. Proyek Infrastruktur Tanpa Transparansi

Pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Darul Hikmah dikeluhkan warga karena tidak ada sosialisasi. Bahkan Camat setempat mengakui tidak mengetahui jumlah anggaran dan sumber proyek. Di mana peran DPRK dalam mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek?

6. Ketimpangan Pendidikan: 38 Sekolah Tanpa Listrik & Internet

Data Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa 38 sekolah di Aceh Jaya belum memiliki akses listrik dan internet. Ini menjadi penghalang utama bagi kemajuan pendidikan dan transformasi digital. Sayangnya, tidak terlihat adanya inisiatif DPRK untuk memperjuangkan anggaran atau solusi alternatif bagi sekolah-sekolah tertinggal tersebut.

7. Ancaman Tambang di Kawasan Hutan

Sebanyak 16 perusahaan disebut telah mengantongi izin untuk mengeksplorasi kawasan hutan di berbagai kecamatan seperti Teunom, Sampoiniet, dan Krueng Sabee. DPRK belum menyatakan sikap resmi terhadap potensi kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat adat maupun sumber air.

8. Bumdesma yang Bermasalah

Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yang dikelola di tingkat kabupaten mulai menimbulkan banyak tanda tanya. Diduga ada pengelolaan yang tidak transparan, hingga pemanfaatan dana tanpa pertanggungjawaban yang jelas. DPRK harus melakukan audit dan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa bersama ini.

9. Penjualan Lahan Skala Luas yang Tidak Terkontrol

Maraknya penjualan lahan dalam skala besar, baik ke perusahaan perkebunan maupun tambang, tanpa partisipasi masyarakat atau konsultasi publik, menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan ruang hidup warga Aceh Jaya. Penjualan ini seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan berpotensi mengusir masyarakat dari tanahnya sendiri. DPRK perlu menyelidiki proses perizinan dan mendorong pembentukan regulasi perlindungan lahan rakyat.

DPRK: Masihkah Menjadi Wakil Rakyat, atau Sekadar Pelengkap Sistem?

Semua isu ini, dari soal korporasi hingga kampung, dari tambang hingga ruang kelas sekolah, menanti keberanian politik DPRK untuk bertindak. Jika DPRK hanya aktif saat rapat anggaran dan sunyi saat rakyat menjerit, maka kepercayaan publik akan tergerus habis.

Karena ketika wakil rakyat hanya berfungsi pada musim anggaran, lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan suara, maka lembaga ini kehilangan ruhnya.

Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh bukti. Dan jika DPRK masih punya komitmen, inilah saat terbaik untuk membuktikannya. Bukan esok, tapi sekarang.

Saatnya DPRK Aceh Jaya bangkit dan memulihkan fungsinya: mengawasi, mengawal, dan melindungi rakyat.

Karena jika tidak sekarang, maka rakyat akan mencatat dan bertanya:

“Ketika kami butuh suara, di mana kalian berada?”

🖊️ Isupublik mencatat. Rakyat menilai. Sejarah akan mengadili.()

Pewarta : Redaksi