ISUPUBLIK.ID – Aksi pemagaran jalan menuju perusahaan kelapa sawit PT Makmur Inti Sawita (MIS) oleh warga Desa Reuntang, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, terus menjadi sorotan.
Pemerintah daerah melalui pihak kecamatan dan Setdakab Aceh Jaya telah mulai memanggil sejumlah pihak terkait, sementara LSM mendesak agar masalah ini tidak dianggap sepele.
Pemblokiran jalan oleh warga yang terjadi pada Kamis (3/7/2025) diduga dipicu oleh klaim kepemilikan lahan yang belum terselesaikan antara warga dan pihak perusahaan. Jalan tersebut merupakan akses utama yang digunakan oleh perusahaan sekaligus masyarakat setempat untuk aktivitas sehari-hari.
Bahkan Camat Darul Hikmah, Sayusi, mengatakan pihaknya telah memanggil perwakilan perusahaan dan aparatur Desa Reuntang untuk mencari titik terang persoalan tersebut.
“Kami bersama Muspika memanggil pihak perusahaan dan aparatur desa untuk mengetahui pokok persoalannya. Dari informasi awal, jalan yang dipagari warga merupakan jalan umum yang digunakan oleh masyarakat, bukan hanya perusahaan,” ujar Sayusi, Jumat (4/7/2025).
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya, Dahrial Saputra, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti persoalan ini sesuai arahan Sekda dengan merencanakan pemanggilan seluruh pihak yang terkait.
“Insyaallah, Senin ini pemerintah akan memanggil para pihak ke Kantor Bupati, termasuk camat, perusahaan, aparatur desa, Kabid Pertanahan, serta perwakilan masyarakat. Tujuannya untuk menelusuri akar persoalan dan mencari solusi,” ujarnya.
Selain itu, Desakan agar pemerintah serius menangani persoalan ini juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh Jaya Kita Peduli. Ketua LSM, Abdo Rani, menilai aksi pemblokiran jalan merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat atas permasalahan yang belum dituntaskan oleh perusahaan maupun pemerintah.
“Ini bukan masalah sepele. Pemerintah tidak boleh diam. Kami minta Bupati dan DPRK turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi warga dan memastikan konflik tidak berlarut,” tegas Abdo Rani.
Ia menilai lemahnya respon pemerintah selama ini menjadi penyebab berlarut-larutnya persoalan. Karena itu, ia mendorong adanya mediasi terbuka yang melibatkan seluruh pihak demi mencari penyelesaian yang adil.
“Jangan tunggu situasi memburuk. Pemerintah harus hadir untuk rakyat,” pungkasnya.()
Komentar