ISUPUBLIK.ID – Sejumlah warga Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang lebih dulu melakukan normalisasi di Krueng Itam, sementara Sungai Panga yang menjadi penyebab banjir di wilayah pemukiman warga belum mendapatkan penanganan serius.
Warga menilai pemerintah seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu terhadap tingkat urgensi di setiap wilayah sebelum menentukan lokasi prioritas pekerjaan.
“Kami sudah lama meminta agar Sungai Panga dibersihkan karena setiap musim hujan airnya meluap ke rumah warga. Tapi malah Krueng Itam yang dinormalisasi duluan,” ujar Rahman, warga yang berdomisili di Panga Pucok, Minggu (19/10/2025).
Ia menambahkan, masyarakat bukan menolak program pemerintah, namun ingin agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Namun demikian, ia menambahkan mewakili warga Kecamatan Panga cukup senang ada kepedulian dari Pemerintah Aceh terhadap pembangunan normalisasi yang sedang berjalan tetapi pembangunan tersebut dinilai belum tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan oleh warga.
“Pemerintah Aceh seharusnya mengkaji tingkat urgensinya, bukan malah seenaknya menentukan lokasi proyek. Kami tidak menghambat pekerjaan, tapi harus melihat kondisi di lapangan yang paling dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Nur Asiah seorang ibu rumah tangga warga Desa Alue Abed bahwa setiap musim penghujan rumahnya dan ratusan rumah warga lainnya dari berbagai desa di Panga Pucok terus kebanjiran bahkan bisa berhari-hari lantaran sungai Panga yang mengaliri berbagai perkampungan sudah kotor dan tersumbat.
“Jika musim hujan datang kampung kami dan beberapa kampung lainnya ikut banjir sehingga sangat mengganggu aktivitas warga,” Ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, di kawasan Sungai Panga telah terpasang papan proyek normalisasi sungai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4,391 miliar.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Alam Mega Jaya dengan perencana PT. Puri Kencana Konsulindo dan pengawas CV. Segitiga Emas Konsultan. Pekerjaan dimulai sejak 11 Agustus 2025 dan dijadwalkan rampung 31 Desember 2025.
Warga berharap, anggaran miliaran rupiah tersebut digunakan tepat sasaran dengan fokus pada titik rawan banjir yang melintasi pemukiman. “Kalau dikerjakan tidak menyentuh bagian yang kritis, sama saja. Banjir akan tetap terjadi,” kata warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pengairan Pemerintah Aceh belum memberikan keterangan resmi mengenai prioritas dan cakupan wilayah normalisasi di Krueng Itam dan Sungai Panga.()
Komentar