ISUPUBLIK.ID — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIP Universitas Syiah Kuala menyayangkan kebijakan penggunaan anggaran sebesar Rp4,6 miliar dari Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Dalam kondisi ekonomi Aceh yang masih terpuruk dan tingkat kesejahteraan rakyat yang masih sangat memprihatinkan, kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki sensitivitas sosial dan jauh dari semangat keberpihakan kepada rakyat.
Rivaldi menyebut bahwa kebijakan ini mencerminkan pemborosan anggaran publik yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Ketika rakyat berjuang bertahan hidup dengan harga kebutuhan pokok yang naik, pengangguran meningkat, dan daya beli menurun, para elit justru mempercantik rumah dinasnya. Ini bukan sekadar proyek, tapi simbol nyata betapa kekuasaan telah kehilangan empati, tegas Rivaldi Ketua HMI FKIP USK.
Ia menambahkan, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat seharusnya menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, bukan fasilitas kenyamanan bagi pejabat.
“Rehabilitasi rumah dinas senilai miliaran rupiah di tengah krisis ekonomi rakyat adalah bentuk ironi di atas penderitaan publik. Lagi-lagi, rakyat hanya bisa menelan air ludah di balik beringasnya kekuasaan yang lupa asalnya: dari rakyat,” lanjutnya.
HMI FKIP USK menilai bahwa kebijakan tersebut menyalahi prioritas pembangunan Aceh. Dengan angka kemiskinan yang masih tertinggi di Sumatera dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang belum optimal, seharusnya pemerintah Aceh lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, beasiswa mahasiswa miskin, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Berapa banyak mahasiswa di Aceh hari ini yang terancam putus kuliah karena tak mampu membayar UKT? Berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapat layanan kesehatan karena minimnya fasilitas? Di situlah seharusnya uang rakyat hadir, bukan di dinding mewah rumah dinas pejabat,” ujarnya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang berkomitmen terhadap perjuangan umat dan keadilan sosial, HMI FKIP USK menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami tidak akan diam. Mahasiswa adalah suara moral bangsa. Kami berdiri untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa nurani hanyalah kesombongan politik. Rumah dinas boleh megah, tapi jangan biarkan nurani publik runtuh bersamanya,” tutup Rivaldi.()
Komentar