ISUPUBLIK.ID – Krisis kelistrikan kembali menghantui masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman bergilir maupun mendadak kerap terjadi hingga berjam-jam lamanya. Kondisi ini bukan hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga melemahkan roda perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan sektor industri.
Sorotan tajam pun datang dari pegiat sosial Aceh Jaya, Nasri Sapautra, atau akrab disapa Poen Check. Ia menilai, buruknya kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi tamparan bagi negara yang berulang kali menggaungkan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemadaman listrik yang terus berulang adalah sebuah kesengsaraan bagi rakyat di negara yang sudah merdeka. Apapun alasan yang disampaikan PLN tidak bisa diterima secara logis. Indonesia sudah merdeka sejak 1945, tapi di tahun 2025 urusan listrik saja belum tuntas. Bagaimana kita bisa menuju Indonesia Emas? Itu hanya mimpi, ibarat jauh panggang dari api,” ungkapnya, Selasa,(30/9/2025).
Menurut Poen Check, sebagai BUMN yang memegang kendali penuh atas penyediaan pasokan listrik, PLN seharusnya hadir dengan langkah strategis, bukan sekadar alasan teknis. Ia bahkan menyinggung negara maju seperti Jepang, di mana ketika terjadi pemadaman listrik dalam waktu singkat, pejabat tinggi negara seperti Menteri Energi langsung meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.
“Ini berbeda jauh dengan kita. Di Aceh, listrik padam bisa berhari-hari, tetapi tidak ada penjelasan yang pasti dari PLN. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakmampuan kita mengelola sektor kelistrikan, padahal listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Poen Check menilai, krisis listrik di Aceh Jaya dan berbagai daerah lain di Indonesia merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kementerian BUMN dan manajemen PLN.
“Presiden harus turun tangan, karena listrik adalah kebutuhan vital bagi semua sektor. Mulai dari rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, hingga industri. Tanpa listrik yang stabil, mustahil masyarakat bisa berkembang dan ekonomi nasional bisa tumbuh,” tambahnya.
Lebih jauh, ia juga menuntut adanya kompensasi yang jelas bagi masyarakat terdampak pemadaman. Menurutnya, aturan mengenai kompensasi sudah jelas tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Kritik dari Poen Check ini sejalan dengan keluhan masyarakat Aceh Jaya yang belakangan memadati warung kopi ber-genset untuk sekadar mengisi daya ponsel atau melanjutkan aktivitas bekerja secara daring. Kondisi ini menjadi gambaran nyata bagaimana pemadaman listrik telah menekan ruang gerak masyarakat di era digital.
“Sebagai pelanggan, kita berhak atas kompensasi bila terjadi pemadaman tanpa alasan yang jelas. PLN harus transparan dalam memberikan kompensasi ini, jangan hanya menjadi aturan di atas kertas,” pungkasnya.()
Komentar